Buat Kebohongan Award, Grace Natalie Dan Pengurus PSI Dilaporkan Ke Polisi

Agen Casino

Buat Kebohongan Award, Grace Natalie Dan Pengurus PSI Dilaporkan Ke Polisi – Pejabat serta beberapa pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (Acta) ke Bareskrim Polri. Perihal ini buntut dari Kebohongan Award yang dibikin PSI.

Mereka yang dilaporkan yaitu, Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie bersama sekjennya, Raja Juli Antoni. Lantas pengurus partai, Tsamara Amany serta Dara Adinda Kesuma Nasution.

Keempatnya disangka sudah lakukan penyebaran fitnah, ajaran kedengkian, serta hasutan, sebab sudah memberi penghargaan Kebohongan Award pada capres Prabowo Subianto serta wakilnya, Sandiaga Uno, dan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

“Pengurus PSI seakan-akan memberi award, akan tetapi arah sebetulnya disangka ialah penghinaan pada pasangan capres serta wapres, Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno, bersama team kesuksesan Andi Arief,” kata Koordinator Team Pelapor Acta, Djamaluddin Koedoeboen dalam keterangannya, Minggu 6 Januari 2019.

Hendarsam Marantoko menjadi pelapor memberikan, Kebohongan Award itu berisi fitnah, provokatif, serta ajaran kedengkian yang memunculkan keonaran di kelompok penduduk. Terutamanya beberapa simpatisan Prabowo serta Sandiaga.

“Oleh karena itu, saya sebagai pelapor yang ialah simpatisan Bapak Prabowo serta Sandiaga, ikut terserang efek serta jadi korban, seperti yang disangka dikerjakan beberapa pengurus PSI itu,” katanya.

Dampak Kapok
Karena itu, Hendarsam menekan kepolisian selekasnya tangkap beberapa terlapor untuk memberi dampak kapok. “Pun untuk menolong program pemerintah dalam hentikan penyebaran ajaran kedengkian yang menyesatkan serta makin menggelisahkan buat penduduk yang membaca alat online,” ucapnya.

Laporan Acta tercatat di Bareskrim dengan Nomer: LP/B/0023/I/2019/BARESKRIM, tertanggal 6 Januari 2019. Terlapor dipandang melanggar tindak pidana kejahatan mengenai perseteruan Suku, agama, RAS, serta antar kelompok (SARA) yang tidak didapati Masalah 156 KUHP Jo masalah 15 Undang-undang (UU) Nomer 1 Tahun 1946 mengenai ketentuan hukum pidana.