Nick Vigil Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/grupevidential2/public_html/newhavencanaldays.me/index.php:2) in /home/grupevidential2/public_html/newhavencanaldays.me/index.php on line 5
Gagasan Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi Partai – Berita Terpopuler

Gagasan Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi Partai

Gagasan Tindakan People Power Itu Pertama-tama Dilemparkan Politisi Partai – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meneror akan memakai masalah berkaitan tindak pidana makar waktu menyentuh pergerakan massa atau people power yang diserukan beberapa pihak pascapenyelenggaraan Penentuan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutnya, ketentuan yang tertuang dalam Masalah 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dipakai jika pergerakan people power memiliki kandungan faktor ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Jika kalau ada ajakan untuk gunakan people power, itu pengerahan umum untuk lakukan penyampaian opini, harus lewat proses ini. Jika tidak memakai proses ini, ditambah lagi jika ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu masalah 107 KUHP jelas,” kata Tito waktu bicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Gagasan tindakan people power itu pertama-tama dilemparkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais waktu tindakan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) yang lalu. Tindakan 313 itu menuntut supaya KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 dengan adil dan jujur.
Lihat : Polri Sangka Teroris Akan Gunakan Momen ‘People Power’

Tito menerangkan, bila ingin mengadakan tindakan, karena itu perwakilan massa berkaitan harus membuat pemberitahuan dengan tercatat pada polisi lebih dulu.

Pemberitahuan itu berisi tujuan serta arah, tempat, tempat, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama serta alamat organisasi, grup atau perseorangan, alat peraga yang dipakai; serta atau jumlahnya peserta. Pemberitahuan itu harus juga diberi paling lamban tiga jam sebelum pekerjaan diawali.

Proses unjuk rasa, sambungnya, ditata dalam Ketentuan Kapolri Nomer 7 Tahun 2012, dimana ada beberapa batasan yang tidak diijinkan seperti mengganggu ketenangan umum sampai pemerintah.

“Dengan rigid harus dikoordinasikan jam berapakah sampai jam berapakah. Ini harus lewat pengaturan, tidak dapat ditebar melalui [aplikasi] WhatsApp ditebar kumpul dalam tempat ini. Unjuk rasa harus dikasih tahu dahulu. Harus ada surat, kelak Polri [memberikan] sinyal terima,” sebut Tito.

Sudah diketahui, polisi sudah lakukan kontrol pada Ketua Team Pembela Ulama serta Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana berkaitan seruan people power.

Kapolri Ancam Pakai Masalah Makar untuk Tindakan People PowerEggi Sudjana.

Eggi diadukan oleh relawan Jokowi-Ma’ruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Mabes Polri atas dakwaan penghasutan. Laporan itu di terima dengan nomer laporan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Diluar itu, Eggi diadukan oleh calon legislatif PDIP Dewi Ambarita alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan seruan people power.

Dewi memberikan laporan Eggi dengan pendapat pemufakatan jahat atau makar serta pendapat melanggar UU ITE Masalah 107 KUHP junto Masalah 87 KUHP atau Masalah 28 ayat (2) junto Masalah 45 ayat (2) UU RI nomer 19 tahun 2016 mengenai info serta transaksi elektronik.

Laporan itu di terima pihak kepolisian dengan nomer laporan LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 April 2019.

Cal Clutterbuck Jersey