Nick Vigil Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/grupevidential2/public_html/newhavencanaldays.me/index.php:2) in /home/grupevidential2/public_html/newhavencanaldays.me/index.php on line 5
Presiden Serta Wakil Presiden Dilantik MPR Sesuai Dengan Amanat UUD 1945 – Berita Terpopuler

Presiden Serta Wakil Presiden Dilantik MPR Sesuai Dengan Amanat UUD 1945

Presiden Serta Wakil Presiden Dilantik MPR Sesuai Dengan Amanat UUD 1945 – Untuk kali pertamanya Indonesia mengadakan pemilu serempak. Pemilu 2019 menjadikan satu lima type penentuan sekaligus juga yaitu pilpres, DPR, DPD, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/kota.

Pemilu ini juga jadi sorotan dunia, sebab tidak hanya mempunyai jumlahnya pemilih yang besar juga harus lakukan pada lima surat suara untuk Pemilihan presiden, Pileg DPR serta DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Kenyataannya, walau jadi sorotan dunia, penerapan Pemilu 2019 disertai tragedi kematian beberapa ratus petugas dalam realisasinya.

Sampai Selasa (7/5), tertera keseluruhan 554 petugas KPPS, panwas, serta polisi wafat berkaitan penerapan pengambilan suara sampai perhitungan Pemilu 2019 yang melelahkan.

Rinciannya: petugas Grup Pelaksana Pengambilan Suara (KPPS) yang wafat sekitar 440 orang serta ada petugas yang sakit 3.788 orang. Lalu 92 panwaslu wafat, 398 rawat inap, 1.592 rawat jalan.

Lalu, dari pihak polisi tertera ada 22 anggota yang meninggal sebab dipandang keletihan menjaga proes panjang pemilu.

Ide pemilu serempak sendiri tidak tampil tiba-tiba sebelum penerapan Pemilu 2019. Inspirasi Pemilu Serempak diawali malah sebelum Pemilu 2014 yang lalu saat akademisi Effendi Gazali bersama dengan Konsolidasi Warga untuk Pemilu Serempak ajukan uji materi UU Nomer 42 tahun 2008 mengenai Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

Beberapa fakta dikemukakan Effendi cs untuk menuntut UU Pemilu waktu itu salah satunya praktek politik transaksional, cost politik yang tinggi serta berlebihan, serta tidak ditegakkannya atau diperkuatnya skema presidensial dalam penerapan pemilu sesuai dengan amanat UU 42/2008.

Ia menuntut masalah 3 ayat 5 UU 42/2008 yang mengendalikan Pemilihan presiden diadakan sesudah Pileg, serta pasal-pasal turunan dalam undang-undang itu.

Beberapa pertimbangan dikatakan Effendi dalam permintaan tuntutan. Diantaranya azas efisiensi biaya pemilu.

Dari bagian basic hukum, Effendi mengaku pemilu serempak bisa memotong cost penyelenggaraan pemilu, terutamanya honor pelaksana yang sampai 65 % biaya.

‘Berdasarkan analisa pendahuluan Pemohon, penghitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tidak serempak (datang dari APBN serta APBD, dan pajak masyarakat negara) dapat sekitar antara 5 sampai 10 triliun rupiah dalam soal Pemilu Presiden serta Wakil Presiden dibikin terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D serta DPD,’ demikian satu diantara fakta Effendi dalam tuntutannya ke dimasukkan ke MK pada 10 Januari 2013.

Jalan Panjang Pemilu Serempak yang Menelan Korban Jiwa 500anEffendi Gazali. (CNN Indonesia/Denny Armandhanu)

Effendi merinci waktu itu Indonesia mempunyai seputar 500 ribu tempat pengambilan suara (TPS) yang diurus tujuh orang KPPS di semasing tempat. Dengan anggapan honor Rp300 ribu per orang, maka menelan cost seputar Rp1 triliun.

Lalu ada biaya Rp116 miliar untuk honor seputar 232 ribu petugas Panitia Penentuan Pengambilan Suara (PPS). Angka itu, catat dokumen itu, belum termasuk juga honor petugas Panitia Penentuan Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan. Lalu belum dikalikan dengan type pemilu yang diadakan tidak serempak.

Dalam dokumen itu, Effendi menyitir beberapa tokoh berkaitan efisiensi biaya bila pemilu serempak digerakkan.

Pertama, dia mencuplik komentar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang mengemukakan pemilu serempak dapat mengirit Rp10 triliun. Pemilihan kepala daerah serempak dimaksud dapat mengirit Rp20 sampai Rp26 triliun. Effendi meminjam pengakuan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, yang menyebutkan pemilu serempak dapat memotong biaya sampai Rp150 triliun atau 10 % APBN serta APBD.

Komentar terekstrim yang diambil Effendi hadir dari Jusuf Kalla. JK–yang sekarang adalah Wakil presiden juara Pemilu 2014–menyatakan pemilihan kepala daerah serempak dapat memotong biaya US$50 miliar atau Rp450 triliun.

MK lalu menyetujui melalui keputusan nomer 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, serta ditekankan keputusan itu baru dapat dikerjakan untuk Pemilu 2019. Amanat dari keputusan MK itu lalu diputuskan DPR bersama dengan pemerintah melalui UU Pemilu yang baru yaitu UU Nomer 7 Tahun 2017.

Dalam amar keputusan yang dibuat dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 itu ada opini berlainan (dissenting opinion) dari satu hakim konstitusi waktu itu, Maria Farida Indrati.

Dalam gagasannya, Maria mencuplik keputusan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian masalah yang digugat Effendi Ghazali. Maria–yang sekarang bukan hakim konstitusi–berpendapat sesuai dengan keputusan 51-52-59/PUU-VI/2008, karena itu Pemilihan presiden harus dikerjakan sesudah DPR serta DPD sebab Presiden serta Wakil Presiden dilantik MPR sesuai dengan amanat UUD 1945. MPR ialah instansi tinggi negara yang terdiri atas kombinasi DPD serta DPR.

‘Terlepas dari peluang munculnya beberapa kesukaran yang akan ditemui dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Instansi Perwakilan serta Pemilihan presiden dengan terpisah seperti yang dikerjakan sekarang ini atau yang dikerjakan dengan bertepatan (serempak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal tersebut bukan permasalahan konstitusionalitas etika, tapi adalah pilihan kebijaksanaan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasar pada beberapa hal tertera di atas, saya memiliki pendapat, permintaan Pemohon sebaiknya tidak diterima untuk semuanya,’ demikian opini berlainan Maria dari persetujuan delapan hakim konstitusi yang lain saat itu yang tertera dalam amar keputusan MK nomer 14/PUU-XI/2013.

Cal Clutterbuck Jersey