Home / Uncategorized / Pro Dan Kontra Penahanan Ahok

Pro Dan Kontra Penahanan Ahok

Pro Dan Kontra Penahanan Ahok – Apa sajakah yg kita bicarakan perihal Basuki Tjahaia Purnama dengan kata lain Ahok senantiasa memantik pro-kontra. Banyak yg sukai namun banyak juga yg membencinya. Yang mencemooh serta membela Ahok jumlahnya berimbang –hampir sama. Karenanya kata ” pro-kontra ” dapat mewakili aktualisasi diri kita pada sosok Ahok.

Sistem peradilan pada Ahok juga tdk terlepas dari pro-kontra. Mulai sejak diputuskan sebagai tersangka pelaku penodaan agama, ketidaksamaan pendapat di kelompok paka hukum serta paka agama terbelah cukup tajam. Banyak pihak yg menuturkan kalau Ahok sudah lakukan penodaan agama. Namun, banyak orang yg membelanya sambil menyebutkan kalau Ahok tak menodai agama.

Pro-kontra lalu berlanjut waktu pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) , alih-alih menuntut Ahok dengan Pasal 156a KUHP perihal penodaan agama sebagai dakwaan utama, jadi menuntut Ahok dengan tuduhan tidak mematuhi Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama. Yang mencengangkan kita malah vonis hakim yg berbanding terbalik dengan tuntutan JPU.

Majelis hakim malah menempatkan Pasal 156a KUHP dalam putusannya. Ahok juga divonis 2 th. penjara, dengan perintah ditunaikan penahanan. Bagaimana potret hukum atas putusan Ahok itu?

Negara Absen

Apabila kita berdiri dalam posisi yg netral serta membaca dengan saksama Penetapan Presiden No. 1/PNPS Th. 1965 perihal Mencegah Penyalahgunaan serta/atau Penodaan Agama, kita bakal mengerti kalau ada sistem yg terlewati saat Ahok ditersangkakan, ditambah lagi divonis bersalah di pengadilan.

Pada Pasal 2 ayat (1) ketentuan a quo, dijelaskan kalau siapa saja yg lakukan penodaan agama jadi di beri peringatan keras untuk hentikan tindakannya itu, dalam satu ketentuan berbarengan Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Pada Pasal 3 ditegaskan kalau andaikan keputusan pada Pasal 2 ayat (1) tak diindahkan jadi pelaku dipidana penjara selamanya 5 th..

Mengacu pada ketentuan ini bayangan saya yaitu kalau andaikan ada orang yg lakukan penodaan agama jadi hal yg terpenting yaitu di beri peringatan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri, berbentuk surat ketentuan berbarengan. Jika ia lalu tak mengacuhkannya jadi orang itu dipidana.

Itu artinya keputusan a quo kenyataannya lebih memprioritaskan aksi preventif atau mencegah daripada aksi represif. Hal semacam ini searah dengan filsafat pemidanaan : nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur ; artinya seseorang bijak tak menghukum karna dikerjakannya dosa, tetapi supaya tak akan berlangsung dosa.

Apalagi dengan cara normatif karakter penodaan agama berlainan dengan tindak pidana biasanya. Tak ada kerugian individu dengan cara segera atas penodaan agama, terkecuali terganggungnya ketertiban dalam melaksanakan ibadah serta bermasyarakat. Atas basic tersebut negara harus berikan teguran terlebih dulu sebelumnya diolah hukum.

Dalam masalah Ahok, ia sekalipun tak di beri peringatan keras oleh negara lewat Menteri Agama, Jaksa Agung serta Menteri Dalam Negeri. Karenanya sistem hukumnya kenyataannya contradictio interminis dengan ketentuan a quo. Sehingga tak penuhi prinsip rule of law. Dengan tak ada peringatan keras jadi tunjukkan kalau negara tak ada dengan kata lain tidak ada dari sistem hukum yg dihadapi Ahok.

Substansi Vonis

Paling tak ada tiga pertimbangan majelis hakim yg kontradiktif. Pertama, majelis hakim memvonis Ahok 2 th. penjara dengan berdasar pada Pasal 156a KUHP. Sebelumnya diputus, Ahok sudah dituntut oleh JPU dengan Pasal 156 KUHP berwujud pidana penjara 1 th., saat percobaan 2 th..

Walau pada dakwaannya JPU memanfaatkan dakwaan alternatif yg meletakkan Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan paling utama serta 156 sebagai dakwaan alternatif pertama, namun dalam tuntutannya JPU jadi menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP. Itu artinya JPU begitu mahfum, kalau ia tak punya bukti yang ideal untuk menuntut Ahok dengan pasal penodaan agama.

Tegasnya, dakwaan penodaan agama dalam perspektif JPU akan tidak dapat dibuktikan maka diarahkan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 156 KUHP. Lantas kenapa majelis hakim malah memvonis Ahok dengn Pasal 156a KUHP?

Saya memikirkan kalau nampaknya majelis hakim memanfaatkan bukti pidato Ahok yg menyinggung Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu sebagai alat bukti paling utama, lalu dikuatkan dengan alat bukti info paka dari JPU. Walau sebenarnya ada bentrokan yg begitu tajam pada pendapat paka JPU dengan paka dari terdakwa.

Diluar itu, tunjukkan kalau majelis hakim malah dengan cara diam-diam berupaya mengkonstruksi alat bukti sendiri, yg mana JPU jadi telah tak meyakini dengan alat bukti yg di ajukannya.

Berikut yg pernah saya katakan kalau susah lihat hukum jalan tegak dalam masalah Ahok. Ia bakal berkelindan dengan intervensi politik serta kekuasaan.

Ke-2, pertimbangan yg memberatkan Ahok kalau ia sebagai gubernur selayaknya tak lakukan penodaan agama. Pertimbangan ini nampaknya agak sumir dalam konteks tindak pidana penodaan agama.

Malah selayaknya sebagai pertimbangan hakim yaitu karna Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta yg telah berperan serta berprestasi bangun ibukota, jadi ini jadi argumen yg membantu —bukan jadi memberatkan.

Pertimbangn majelis hakim itu bakal begitu pas dipakai apabila memutus tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes. Artinya petinggi publiknya tak amanah –merampok duwit negara maka harus jadi argumen yg memberatkan.

Ketiga, majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Dengan cara kasat mata kita bisa lihat kalau Ahok demikian kooperatif serta sopan waktu menghadiri persidangan. Karenanya pada step penyidikan serta penuntutan ia tak ditahan. Lantas kenapa saat ini mesti ditahan?

Saya memiliki pendapat selayaknya Ahok tdk butuh ditahan sebab ia petinggi umum yg susah untuk melarikan diri, mengakibatkan kerusakan atau menyingkirkan tanda bukti lebih-lebih mengulangi tindak pidana seperti dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Apalagi perkaranya belum berkekuatan hukum tetaplah maka belum waktunya ia ditahan.

Terakhir yg menginginkan saya tegaskan yaitu kalau tulisan ini tak diperuntukan untuk membela Ahok. Melainkan, sebagai refleksi supaya tak berlangsung sistem hukum yg sama di saat mendatang.

About admin