Home / Berita Umum / UGM Udah Mengerjakan Beberapa Langkah Strategis

UGM Udah Mengerjakan Beberapa Langkah Strategis

UGM Udah Mengerjakan Beberapa Langkah Strategis – Dengan cara sah, Kampus Gadjah Mada (UGM) mengaku lamban dalam memberi respon perkara perkiraan pelecehan seksual kala KKN tahun 2017.

Karenanya, Rektor UGM Panut Mulyono, memohon maaf terhadap warga. Panut pun mengatakan bakal membuat team pelajari KKN biar perkara mirip tak lagi terulang kembali di hari depan.

Tidak hanya itu, UGM bakal membuat team penyusun peraturan serta penanggulanngan pelecehan seksual.

Harapannya, program yg dibuat team itu bisa buat perlindungan mahasiswa di Universitas Biru dari ultimatum semua bentuk pelecehan.

Selanjutnya kenyataan baru perkara perkiraan pelecehan di UGM :

1. UGM akui lambat memberi respon perkara perkiraan pelecehan
Rektor UGM Panut Mulyono mengemukakan, berlangsung kelambanan dalam memberi respon moment perkiraan pelecehan seksual di KKN pertengahan 2017 waktu lalu. Oleh karena itu, UGM memohon maaf atas kelambanan yg berlangsung.

” UGM memohon maaf atas kelambanan yg berlangsung, ” kata ia.

Perkiraan pelecehan seksual ini berlangsung di sub-unit 2 Nasiri, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku, dalam periode KKN Juli-Agustus 2017.

” Menurut hasil team investigasi internal yg dibuat, bisa diartikan berlangsung perkiraan pelecehan seksual yg dilaksanakan oleh mahasiswa KKN terhadap mahasiswa KKN yg beda, ” ujarnya, Jumat (07/12/2018) .

2. Kelambanan yg membawa resiko psikologis untuk korban
Panut pun mengaku, kelambanan dalam memberi respon perkara itu udah beresiko serius dengan cara psikologis, finansial, serta akademik pada tersangka penyintas serta pemeran.

UGM pun memahami tetap ada budaya menuding korban (blaming the victim) serta budaya ini beresiko pada lambannya pemenuhan hak korban.

Karenanya UGM udah mengerjakan beberapa langkah strategis ialah membuat team fact finding yg kerja dibawah penyelarasan Wakil Rektor Sektor Analisa serta Loyalitas Warga.

” UGM pun membuat team pelajari KKN yg kerja sejak mulai April-Juli 2018. Team ini bakal memperkokoh serta memperdalam hasil team fact finding, ” ujarnya.

3. Team Komite Etik buat perkara perkiraan pelecehan seksual
Pihak UGM membuat team komite etik buat bikin rujukan terhadap pimpinan kampus terkait penyelesaian perkara perkiraan pelecehan seksual pada aktivitas kuliah kerja fakta (KKN) .

Team itu dikehendaki bisa berikan rujukan terhadap pimpinan dalam akhir tahun kelak.

” UGM memahami kalau pelecehan seksual adalah permasalahan serius yg selayaknya tak berlangsung dimana lantas, terutama institusi pendidikan tinggi seperti UGM, ” kata Rektor UGM Panut Mulyono, dalam jumpa wartawan, Jumat (7/12/2018) .

Komite Etik itu sah dibuat menurut surat Ketentuan Rektor Nomer 1991/UN1. P/SK/HUKOR/2018.

4. Polisi periksa 13 saksi serta mengerjakan titel masalah
Polda DIY udah mengerjakan titel masalah serta periksa 13 orang berkenaan perkara perkiraan pelecehan seksual kala KKN mahasiswa UGM di Maluku.

” Kami udah melakukan pengecekan sejumlah 13 orang yg dikira paham, menyaksikan, atau dengar satu moment itu, ” kata Direktur Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo, di Mapolda DIY, Selasa (4/12/2018) .

Pihaknya udah mengerjakan titel masalah. Tetapi, tak terus usai digelar masalah itu.

” Tempo hari kami udah titel masalah, namun bukan bermakna sekali senantiasa usai. Dalam titel masalah kami tentukan buat perbuatan sesudah itu, karena itu dalam titel masalah tempo hari biar penyelidik lebih kembali memahami, ” urai ia.

Polda DIY lantas bekerjasama dengan Polda Maluku. Bahkan juga, tak tutup peluang penyelidik dari Polda DIY bakal langsung ke Maluku.

5. Hasil Ombudsman dalam perkara perkiraan pelecehan seksual
Pada Jumat (23/11/2018) , Ombudsman menjelaskan data baru bab perkiraan penyimpangan proses dari keterangan yg diungkapkan koordinator team investigasi lintas fakultas.

” Bila sejauh ini kan dikira bab waktu, dimana proses pengerjaan yg berlarut. Dari keterangan barusan, kita dapatkan kenyataan baru terkait perkiraan pelanggaran proses, namun ini tetap perkiraan, ” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, Jumat (23/11/2018)

Menurutnya, perkiraan penyimpangan proses itu berkenaan proses bagaimana nama mahasiswa yg dikira jadi pemeran pelecehan seksual itu dapat diwisuda muncul dalam lis wisudawan.

” Proses dapat yudisium hingga tercatat jadi calon wisudawan, ini perlu dikira tidak pas dengan proses yg mestinya menurut hasil pengecekan serta rujukan team investigasi, ” ujarnya.

About admin